nusakini.com--Usai menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Politik (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat diwawancarai para wartawan. Salah satu isu yang ditanyakan adalah tentang wacana dikembalikannya pemilihan gubernur ke tangan Presiden. Menanggapi itu, Tjahjo mengatakan, secara pribadi, dirinya tak setuju atas wacana itu. 

Pemilihan kepala daerah yang sekarang bersifat langsung menurut Tjahjo sudah tepat, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika kemudian diubah, misalnya kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat, secara pribadi, ia tak sepakat. Pemilihan kepala desa pun secara langsung. Begitu juga pemilihan presiden. 

"Saya secara pribadi kok tidak setuju karena ini proses kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala desa pun dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pun dipilih oleh rakyat. Sehingga memilih kepala daerah yang amanah, yang dipahami oleh masyarakat pemilih, saya kira lewat pemilihan langsung," kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Andai pun kata Tjahjo, dalam proses Pilkada ada masalah, misalnya ada calon kepala daerah yang kena jerat operasi tangkap tangan, bukan jadi alasan kemudian pola pemilihan berubah. Yang salah, bukan sistemnya. Tapi lebih ke individu calon. Karena itu, ia tak sepakat, jika kemudian format pemilihan dirubah. 

"Misalnya masih ada OTT korupsi, itu kan bukan sistemnya yang salah tapi perilaku budaya yang harus diluruskan aturan- aturannya. Tapi secara prinsip kalau saya, biarkan nanti dipilih oleh rakyat," katanya. 

Sementara saat dimintai tanggapannya tentang temuan PPATK yang menyebut ada aliran dana mencurigakan, Tjahjo menjawab, " Saya tidak berhak untuk berkomentar karena yang berhak untuk menelusuri pihak aparat penegak hukum. PPATK juga bisa mengungkapkan itu kalau mendapatkan permintaan dari penegak hukum," kata Tjahjo. 

Menurut Tjahjo, aliran dana yang mencurigakan tidak pada konteks Pilkada saja. Semua aspek, mulai dari sektor swasta, pajak dan lain-lain, ada juga yang bermasalah. Wartawan juga sempat meminta tanggapan Tjahjo terkait pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan, akan ada calon kepala daerah yang kemungkinan besar akan jadi tersangka. Tapi orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu enggan menanggapi. Begitu juga saat ditanya bahwa dirinya akan dipertemukan dengan KPK oleh Menkopolhukam, Tjahjo menjawab, belum mengetahuinya. 

"Saya enggak mau komentar. Itu yang berhak Pak Menkopolhukam," kata Tjahjo. (p/ab)